by

Utang-Piutang Pasca Pandemi, Solusi?

Banyaknya peristiwa gagal bayar dalam persoalan utang-piutang pasca pandemi COVID-19 membuat tim Komunitas Pintar dan Diskusi Hukum (Kopidikum) merasa perlu untuk membuat diskusi agar masyarakat mengerti penyelesaian hukum terkait utang-piutang.

Kopidikum hadir di Sukabumi berdiskusi terbuka dengan para advokat dari Kabupaten Bogor, yaitu: Septantri Fazlurahman S.H. (founder Kopidikum), Ratno Timur, S.H. (pemerhati buruh Kabupaten Bogor), Harris Sofyan Hardwin S.H., M.H. (advokat), Totong Suparman (calon Bupati Sukabumi), Ade Wahyudin (Ketua KADIN Sukabumi), dan Hesti Kurnia Asih S.H. (advokat Sukabumi).

Narasumber topik utang-piutang pasca pandemi covid-19

Permasalahan utang-piutang dipaparkan dengan luas oleh Totong Suparman dengan memperhatikan gejala resesi ekonomi nasional dan dunia pasca pandemi hari ini. Ia juga memberikan gambaran dampak yang dirasakan masyarakat Sukabumi atas hal tersebut.

Ketua KADIN Sukabumi, Ade Wahyudin menyambung diskusi dengan memaparkan dampak ekonomi dan permasalahan utang-piutang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sukabumi akhir-akhir ini.

Advokat senior Sukabumi, Hesti Kurnia Asih S.H. juga memaparkan peristiwa hukum pasca pandemi dalam kaitannya dengan utang-piutang yang dialami masyarakat Sukabumi, baik itu dari kemudahan rescheduling maupun restrukturisasi hutang yang dapat diakses masyarakat. Ia juga menyampaikan kepada para audiens tentang pentingnya pemahaman hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Advokat dan pemerhati buruh Ratno Timur, S.H. Memberikan pandangan tentang dampak utang-piutang dan penyelesaiannya dari sisi perdata. Selanjutnya ia juga memaparkan apa yang terjadi pada buruh yang terdampak oleh perusahaan yang gagal bayar yang berimbas pada banyaknya pekerja yang diberhentikan, hingga ke permasalahan utang-piutang yang dialami para buruh pasca diberhentikannya kegiatan produksi oleh pelaku usaha.

Harris Sofyan Hardwin, S.H., M.H. memberikan pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran dari sisi korporasi baik itu melalui mekanisme kepailitan dan transaksi antar perusahaan yang di dalam klausul perjanjiannya menunjuk badan arbitrase sebagai pihak yang menyelesaikan perselisihan antar perusahaan tersebut.

Septantri Fazlurahman, S.H. sebagai narasumber terakhir memaparkan pemisah unsur pidana penipuan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dengan peristiwa cidera janji atau wanprestasi perdata dalam perjanjian hutang piutang. Pengetahuan ini diharapkan agar masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan permasalahan tersebut.

Hasil diskusi yang komperhensif telah disajikan oleh para narasumber. Pihak penyelenggara berharap melalui acara ini masyarakat dapat bertambah pengetahuan tentang alur hukum dan penyelesaian permasalahan utang-piutang pasca pandemi COVID-19. Dengan demikian semua pihak dapat melakukan hal yang tepat untuk meminimalisasi kerugian di kemudian hari.

Comment

PERDANANEWS JABAR